Ketum GP Ansor Sesalkan Langkah Politik Prabowo

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Selasa, 22 Juli 2014, 17:41 WIB
Ketum GP Ansor Sesalkan Langkah Politik Prabowo
nusron wahid/net
rmol news logo . Langkah Prabowo Subianto menarik diri dalam tahapan Pilpres menjelang final rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan yang tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.

"Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem. Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, beberapa saat lalu (Selasa, 22/7).

Politisi Golkar yang dipecat karena mendukung capres Jokowi-JK ini mengatakan sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimat dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Nusron menyebut kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

"Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga," lanjut Nusron.

Dia menambahkan, terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri KPU dan Bawaslu, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah jauh lebih baik, transparan, demokratis, kredibel dan akuntabel. Kalau toh ada kecurangan itu terjadi dalam proses menjelang pemilihan seperti money politik, dan mobilisasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh pendukung capres tertentu, bukan KPU dan Bawaslu.

"Untuk itu mari kita buktikan dengan bersama-sama melalui mekanisme yang ada. Bukan dengan cara mengancam dan mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Upaya deligitimasi KPU dan Bawaslu sama saja mendelegitimasi institusi negara," demikian Nusron. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA