Demikian penilaian Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta(IEPSH), Muhammad Hatta Taliwang dalam pesan singkat yang diterima
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 17/6).
Hatta menjelaskan, karena acarannya debat capres, bukan debat pilkada, seharusnya cakupan perdebatan menjangkau aspek makro ekonomi, bukan berkutat masalah-masalah teknis (mikro).
Seorang capres mestinya mampu bicara masalah ekonomi secara komprehensif, yang cakupannya, daerah, nasional, regional dan global. Itulah perbedaan Pilpres dan Pilkada.
"Capres juga harus mampu bicara misalnya AFTA, sistem ekonomi nasional, strategi hadapi modal asing, masalah ekspor-impor, daya saing bangsa, masalah utang negara, dukungan iptek untuk membangkitkan ekonomi dan lain-lain," beber aktivis senior yang sering mengkritik kebijakan SBY-Boediono ini.
Dalam amatannya, dari perdebatan tampak mana capres yang memiliki pemahaman makro dan mikro sert mana yang cuma memiliki pemahaman mikro saja. "Karena yang kita cari presiden bukan cari bupati atau gubernur, maka ukuran-ukuran pemahaman diatas jadi pertimbangan dalam memilih," ungkapnya.
Capres yang berbicara komprehensif dan makro tersebut adalah Prabowo Subianto. "Yang bicara mikro melulu, kan Jokowi," tegasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, Indonesia sekarang butuh gagasan besar. Karena dengan gagasan besar itulah Bung Karno dan kawan-kawan memerdekakan Indonesia. "Indonesia sedang terpuruk. Karena itu Indonesia butuh pemimpin dengan ide besar dengan tingkat kemampuan mengimplementasikan yang mumpuni," demikian Hatta Taliwang.
[zul]
Debat calon presiden Prabowo Subianto-Joko Widodo pada putaran kedua Senin malam lalu dengan tema perekonomian dan kesejahteraan rakyat semakin menunjukkan siapa yang layak untuk menjadi presiden. 
BERITA TERKAIT: