"Soal pemekaran setuju dengan catatan bisa ditarik kembali jika menjadi beban walaupun tidak semudah itu. JK menambahkan soal efisiensi pemilu. Jawaban keduanya bagus," kata Nandang Solihin, yang merupakan mantan pengurus Ikatan Alumni ITB 2007-2012, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 11/6).
Di segmen ini, kata Nandang, Hatta mengklarifikasi soal keterukuran kata efisien dan jangan terlalu berbiaya tinggi. Sementara tambahan Prabowo soal ketegasan dan kriteria pemekaran, apakah jumlah penduduk, keamanan atau letak geografis. Sementara jawaban klarifikasi Jokowi mempertimbangkan soal manfaat rakyat atau elit, soal keluasan juga dipertimbangkan, juga soal jumlah penduduk. Tambahan JK soal efektifitas yang lebih baik, juga sebagaimana pernyataan Jokowi yang bermuara pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, lanjut Nandang, pertanyaan JK soal visi misi melindungi rakyat dan HAM serta pemimpin yang berdiri di depan, Prabowo menjawab soal tugas UUD yang menjadi tugas utama pemerintah yang harus melindungi rakyat dari segala ancaman. Sementara saat JK menyatakan soal penilaian atasan, Prabowo menjawab soal langkah berupa pendidikan di segala sektor.
"Soal dikriminasi dan soal atasan, jawaban soal diskriminatif Hatta yaitu soal kesamaan hukum dan tidak diskriminatif dalam segala hal. Saya pikir segmen ini dikuasai JK. Kali ini rasanya PSHR harus mengakui keunggulan Jokowi-JK," demikian Nandang.
[ysa]
BERITA TERKAIT: