"Pertama, kegagalan Jokowi menepis kecurigaan publik tentang keterlibatan dirinya. Penjelasan Jokowi lebih bersifat normatif. Padahal semua orang tahu, kebijakan dan tugas pengendalian internal itu di tangan Jokowi. Lalu, kenapa masih terjadi korupsi? Ini pertanyaan publik yang harus dijawab," ujar Hilal dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Selasa, 23/5).
Penyebab lainnya, kata dia, faktor politik terkait Pilpres 2014 di mana Jokowi menjadi salah satu calon presiden. Namun begitu, ia mengingatkan, pihak Jokowi tak serta merta menuding aksi itu digerakkan oleh lawan politiknya. Sebab, kasus Transjakarta memang kebetulan beriringan dengan momentum Pilpres.
Jokowi, katanya, perlu segera meyakinkan publik perihal keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, saat ini publik Jakarta menduga Jokowi mengetahui hal ihwal proyek tersebut, karena masih berada di bawah tanggungjawabnya. Hanya dengan menjawab pertanyaan publik, semua spekulasi terhadap Jokowi dapat berakhir. Jokowi juga tidak terus menerus tersandera oleh opini publik.
"Jokowi tak bisa mengelak. Harus berani menjelaskan, yakinkan publik Jakarta," katanya.
Tercatat, dalam seminggu terakhir sudah ada dua aksi yang menuntut Jokowi. Setelah beberapa hari lalu Gerakan kader HMI se-Jakarta melakukan aksi di depan KPK, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta (Amanat) adakan aksi serupa di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6).
Sebelumnya, Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta, Pardi mengatakan, gubernur DKI Jakarta nonaktif Jokowi mustahil tidak tahu proses pengadaan bus Transjakarta. Itu lantaran pengadaan proyek senilai Rp 1,7 triliun itu merupakan program prioritas yang kerap dibahas setiap hari Senin.
"Mengapa dia (Jokowi) tidak tahu? Ini artinya sudah ada pengondisian. Bahkan kami punya bukti yang sedang diinventarisasi yang mengarah pada keterlibatan Jokowi," kata Pardi kepada wartawan saat berorasi di depan Kejagung.
[dem]
Aksi menuntut Jokowi bertanggungjawab atas korupsi pengadaan bus TransJakarta makin marak dilakukan banyak kalangan. Peneliti Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara (Puskamra), Hilal Ramadhan, menilai setidaknya ada dua penyebab kenapa aksi tersebut makin gencar. 
