"Yakni yang memberikan bukti demokrasi substansial dalam bentuk kesejahteraan merata. Bukan hanya janji dan harus bisa direalisasikan," kata staf pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).
Di masa transisi, Indonesia memang membutuhkan sosok pemimpin yang berwibawa yang perlu. Namun bila ketika masa itu sudah berlalu, bandul demokrasi malah akan mandeg dan stagnan bila dipimpin oleh sosok yang menonjolkan kewibaan.
Menurutnya, pemerintahan efektif itu terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi. Sehingga sosok pemimpin yang bisa menjalankannya adalah yang memiliki karakter jujur dan bisa dipercaya.
"Yang jelas pemerintahan efektif dan kuat itu tak berarti harus otoriter. Tapi dipimpin yang bisa memobilisasi dukungan bangsa ke tiga hal itu," jelasnya.
Sebelumnya, lembaga Indikator Politik Indonesia telah membuat survei mengenai elektabilitas capres pada 20-26 April 2014. Dalam survei itu, ditemukan untuk kriteria jujur, bisa dipercaya dan amanah, 44 persen responden memilih Jokowi dan 30 persen Prabowo. Jokowi juga unggul sebagai capres dengan kriteria perhatian pada rakyat yaitu 55 persen dan Prabowo 23 persen. Begitu pula kriteria mampu memimpin, Jokowi dipilih 48 persen responden dan Prabowo 28 persen.
Prabowo lebih unggul dengan 51 persen dan Jokowi 29 persen saat ditanya mengenai ketegasan capres. Hal serupa juga terjadi pada kriteria berwibawa Prabowo meraih 52 persen dan Jokowi 37 persen. Untuk kriteria pintar Jokowi mendapat 71 persen dan Prabowo 14 persen.
[ysa]
. Masa transisi demokrasi setelah Reformasi 1998 sudah cukup berjalan dengan baik. Karena itu, ke depan, Indonesia membutuhkan sosok yang bisa dipercaya rakyat untuk semakin memperkuat konsolidasi demokrasi, dan bukan semata menonjolkan kewibawaan. 
BERITA TERKAIT: