"Jika kestabilan dan jiwa dan emosi calon presiden tidak diketahui sejak awal. Apakah KPU dan tim dokter RSPAD akan bertanggungjawab jika presiden yang terpilih kelak berperilaku psikopat, megalomania, haus darah ataupun schizofrenia? Ini menyangkut kewenangan atas penggunaan angkatan bersenjata dalam melindungi rakyat dan hak-hak sipil," kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Habcy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).
Menurut Fahmi, publik dan rakyat tidak bisa mengandalkan hanya sekedar pada visi misi dan intelektual calon presiden. Rakyat juga butuh gambaran utuh soal emotional inteligence-nya. Dan ini adalah hak rakyat untuk mengetahui informasi itu karena tes tersebut dibayar oleh pajak rakyat.
"Anda mau dipimpin oleh presiden yang hobinya ringan tangan, mudah marah. Bagaimana jika kewenangan TNI dan peluru dibawah kendalinya? Jika Hitler dan Pinochet Chili awal memulai karirnya juga mampu membawa harapan di atas langit rakyatnya, tapi akhirnya penderitaan yang menyedihkan. Apalah artinya tes-tes kejiwaan itu jika publik tak pernah tahu hasilnya," demikian Fahmi.
[ysa]
BERITA TERKAIT: