Dengan kasus ini, kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, bangunan koalisi Prabowo-Hatta akan semakin goyah. Belum lagi nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang sering disebut oleh tersangka Direktur PT Massaro Anggoro dan saksi-saksi di persidangan tindak pidana korupsi Jakarta karena suap saat Kaban menjadi menteri kehutanan. PPP senderi sebelum kasus SDA juga sempat heboh dengan penangkapan Bupati Bogor yang Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin.
"Elektabilitas Prabowo-Hatta jelas akan turun karena masyarakat kita sangat sensitif dengan persoalan korupsi. Ingat, yang disangkakan KPK kepada SDA adalah dana haji dan ummat Islam di tanah air jelas merasakan ketidakberesan pelaksanaan haji selama ini," kata Ari Junaedi yang juga pengajar program pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 23/5).
Prabowo, katanya, harus mengambil tindakan tegas terhadap SDA karena statusnya merongrong koalisi yang susah payah dibangunnya. Belum lagi kasus MS Kaban yang menjadi iklan gratis merugikan bagi koalisi Prabowo-Hatta Rajasa.
"Jangan sampai publik melihat isi koalisi Prabowo-Hatta disesaki dengan persoalan korupsi, perusak lingkungan untuk merujuk kepada kasus lampur Lapindo di Sidoarjo milik Ical serta belum tuntasnya tuduhan pelanggar HAM bagi Prabowo," kata Ari.
Bagi pengajar komunikasi politik di sejumlah S2 perguruan tinggi di tanah air ini, kasus SDA dengan keberadaan PPP di koalisi Prabowo-Hatta menjadi refleksi buruk terhadap image parpol. Parpol-parpol sangat sarat dengan wajah koruptif, penuh transaksi jabatan serta menumpulkan nurani.
"Tidak salah jika Anies Baswedan lebih memilih hatu nuraninya dengan bergabung ke Joko Widodo, yang dinilainya sosok bersih," demikian Ari.
[ysa]
. Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat merugikan koalisi Prabowo-Hatta Rajasa. Persepsi publik tentu akan semakin negatif melihat keberadaan baangunan koalisi Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB dab Golkar. 
BERITA TERKAIT: