Dalam konteks ini pemerintah Indonesia yang baru nanti diharapkan memiliki perhatian yang lebih besar pada isu di Semenanjung Korea, dan berinisiatif mengambil peran kunci dalam pembicaraan damai Korea. Bagaimana pun Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara sebangsa itu.
"Perpecahan kedua Korea adalah ekses dari Perang Dingin di masa lalu yang tidak dapat dihindarkan. Semestinya dua dekade setelah Perang Dingin berakhir pembicaraan mengenai penghentian perang dan perdamaian positif termasuk reunifikasi Korea jadi lebih mudah dilakukan," ujar Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea, Teguh Santosa, dalam keterangan beberapa waktu lalu (Rabu, 23/40.
Teguh yang baru kembali dari kunjungan ke Pyongyang mengatakan dirinya bertemu dengan ketua baru Perhimpunan Persahabatan Korea-Indonesia di Pyongyang, So Ho Won. Dalam pertemuan itu So menyampaikan ucapan terima kasih atas persahabatan tulus di antara kedua negara selama ini. So juga berharap Indonesia berperan lebih aktif dalam pembicaraan damai Korea.
"Saya yakin Indonesia dapat menjadi moderator yang baik dalam pembicaraan damai Korea, termasuk menginisiasi kembali Six Party Talk yang membeku," ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.
Selama ini, sambung Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu, Indonesia memiliki reputasi yang baik di mata dunia internasional sebagai negara demokratis yang mengedepankan proses perdamaian.
"Ini adalah modal besar bagi Indonesia untuk berkiprah dalam isu perdamaian dan penyatuan Korea," demikian Teguh.
[ysa]
. Di balik ketegangan di Semenanjung Korea, masih ada harapan besar Korea Utara dan Korea Selatan bisa bersatu kembali. Pemerintah kedua negara pun masih tak bosan melakukan pembicaraan ke arah penyatuan itu. 
BERITA TERKAIT: