Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi. Ari pun mengingatkan agar publik, terutama pemilih PPP, tahu alasan Suryadharma Ali yang begitu
ngebet berkoalisi dengan Gerindra. Dan apakah misalnya, hanya dengan posisi Menteri Agama, Suryadharma Ali begitu tega merusak partainnya sendiri.
"Saya yakin Suryadharma Ali, Djan Faridz dan KH Noor Iskandar yang selama ini menjadi trio PPP yang merapat ke Gerindra pasti mendapat akomodasi politik dari Prabowo. Harusnya marwah PPP sebagai partainya orang Islam lah yang harus diperjuangkan trio ini, bukan dengan ngebet berkoalisi," tandas Ari kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 21/4).
Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro Semarang ini, gelaran rapimnas yang digagas Sekjen PPP juga bukanlah langkah solutif untuk menyelesaikan konflik internal di PPP. Justru elit PPP seharusnya mendorong dilakukan Muktamar Luar Biasa untuk mengevaluasi perolehan suara PPP di Pemilu 2014 serta meminta pertanggungjawaban Suryadharma Ali. Tentu saja, SDA juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya, termasuk langkah koalisi yang dijalinnya.
Hal yang pasti, ungkap Ari, kepemimpinan di PPP juga harusnya dievaluasi. Dan saatnya sosok baru terutama anak muda yang potensial di PPP layak menggantikan peran SDA.
"PPP ke depan harusnya tetap menjadi partai ummat tanpa dikotomi antar kelompok yang selama ini menggerogoti perjuangan partai. PPP harusnya lepas dari bayang-bayang partai yang selalu nyaman di rezim yang berkuasa," ungkap Ari, yang juga dosen S2 di Universitas Dr Soetomo Surabaya dan Universitas Persada Indonesia Jakarta ini.
"Sekali-kali PPP harus berani memilih jalur oposisi. Di era Orde Baru PPP bisa, kenapa sekarang menjadi melempem?" demikian Ari.
[ysa]
. Konflik dan perpecahan di dalam semakin membuktikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah tidak lagi mengemban aspirasi umat Islam. Sehingga jargon PPP yang selama ini mengaku sebagai penjaga suara umat Islam telah dimanipulasi oleh sejumlah elit partai, khususnya Suryadharma Ali, hanya untuk kepentingan jabatan. 
BERITA TERKAIT: