"Tetapi bagi saya,
statement tersebut mengandung makna gagalnya konektivitas kepemimpinan," ujar ekonom, Dahnil Anzar Simanjuntak, malam ini (Jumat, 8/11).
Dahnil menjelaskan, era otonomi daerah dan desentralisasi memberikan wewenang yang luas bagi kepala daerah untuk mengurus dan mengelola potensi daerah. Sehingga era ini banyak ditemukan penguasa daerah yang sangat hegemonik. Bahkan, tidak jarang mengabaikan koordinasi vertikal, juga horizontal. Akhirnya yang terjadi jalan "dewek-dewek".
"Jadi perencanaan pembangunan berhenti menjadi dokumen kosong. Tengok saja akhirnya pembangunan ekonomi kita timpang dan bopeng dimana-mana, tanpa konektivitas pembangunan yang benar. Nah, akar lemah konektivitas ini, ya karena lemahnya konektivitas kepemimpinan SBY sebagai pimpinan tertinggi," ungkapnya.
Menurut Dahnil, SBY tidak mampu menginspirasi atau mendorong kepala-kepala daerah untuk menggunakan semua potensi demi kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, ke depan dibutuhkan konektivitas kepemimpinan yang kuat.
"Tentu dengan Presiden yang mampu merangkai konektivitas kepemimpinan itu dengan baik dan benar, yang menjadi sumber inspirasi bagi kepemimpinan di bawahnya," demikian dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.
[zul]
Presiden SBY tidak sepenuhnya keliru saat mengatakan bahwa kemacetan yang ada di Ibukota merupakan tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga permasalahan daerah lain yang merupakan tanggung jawab masing-masing kepala daerah bersangkutan. 
BERITA TERKAIT: