Inilah Beberapa Contoh Sikap SBY yang Mengundang Serangan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 30 Oktober 2013, 15:24 WIB
Inilah Beberapa Contoh Sikap SBY yang Mengundang Serangan
bara hasibuan/net
rmol news logo Ketua DPP PAN Bara Hasibuan bukan tanpa alasan menyarankan Presiden SBY lebih berani mengambil keputusan atas isu-isu strategis yang mungkin tidak populer tapi pada akhirnya akan membawa manfaat bagi bangsa.

Karena hanya dengan cara seperti itu SBY bisa terhindar dari serangan politik, yang ia keluhkan belakangan ini. Serangan politik yang dikeluhkan SBY sedikit banyak disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang sering tidak efektif dan lamban dalam merespons berbagai permasalahan yang muncul. Soal keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya.

"SBY kelihatan tidak cepat dan berani dalam mengambil keputusan menaikkan harga karena khawatir keputusan yang diambil akan tidak populer dan menimbulkan resistensi yang tinggi,” jelas Bara Hasibuan (Rabu, 30/10).

Padahal, sebelum kenaikan harga BBM tersebut diputuskan, tekanan politik terhadap pemerintah sangat kuat. Begitu pun soal keamanan dan konflik sosial. Dirinya menilai Presiden terlihat kurang mempunyai kemauan untuk bersikap secara cepat dan tegas.

“Ini juga yang menyebabkan berbagai kekerasan terus terjadi di masyarakat. Presiden sering tidak memberikan statement yang tegas dan komprehensif bahwa setiap golongan di Indonesia berhak hidup dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan prinsip Pancasila dan konstitusi,” tegas Bara.

Dalam menghadapi anggota koalisi yang sudah jelas melawan dan melecehkan Presiden pun, SBY tidak berani mengambil tindakan keras untuk menghukum. “Anggota koalisi tersebut bisa dengan bebas bertindak, walaupun jelas-jelas dalam beberapa kasus, apa yang mereka lakukan telah melanggar kode etik dalam koalisi,” terang Bara Hasibuan.

Meski begitu, Bara tak menampik SBY mampu mengambil keputusan yang kurang populer, seperti soal Perpu MK. “Dalam kasus Perpu MK, Presiden kelihatan berani mengambil keputusan meski ia mengetahui bahwa keputusan tersebut bersifat kontroversial dan menimbulkan resistensi serta polemik," tutup Bara Hasibuan. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA