Demikian disampaikan peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS), Musyafaur Rahman, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 25/10). Pernyataan Musyafaur ini menanggapi SBY yang kembali menyatakan bahwa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bukanlah pepesan kosong.
Pemerintah reaktif, lanjut Musyafaur Rahman, mengingat kritik keras mengenai program MP3EI semakin mencuat terkait dengan gaung hasil pertemuan APEC yang digelar di Bali, yang menunjukkan bahwa komitmen Indonesia untuk menggelar perdagangan bebas di kawasan yang dinilai merupakan persetujuan atas liberalisasi di segala bidang. Sementara MP3EI sendiri masih menghadapi banyak hambatan, termasuk dalam tataran peraturan perundangan dan pelaksanaan di lapangan yang mendapat tantangan masyarakat.
Pemerintahan SBY juga responsif bagi pemilik modal. Sebab, lanjut MusyafaurRahman, kritik dan pencitraan buruk atas mandeknya MP3EI akan berimbas pada ketidakpercayaan investor swasta dan asing terhadap pemerintahan SBY. Padahal publik mencatat berbagai regulasi terkait MP3EI masih mandek di DPR. Salah satunya adalah UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
"UU ini dinilai para pengamat dan aktivis menjadi jalan bagi pemerintah untuk memuluskan perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan yang mengingatkan kita pada sejumlah tragedi di era Orde Baru," demikian Musyafaur Rahman.
[ysa]
. Pemerintahan SBY cenderung reaktif dan responsif ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal dan pencitraan politik dibandingkan kepentingan masyarakat. 
BERITA TERKAIT: