Makanya, tidak hanya umat Islam, umat agama lainnya juga menolak perhelatan yang sedianya akan digelar di Bali dan Jawa Barat.
Apalagi, ajang tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bagian dari proyek imperialisme dan liberalisme yang disuguhkan oleh negara barat yang dibungkus kontestasi.
"Tradisi dan budaya bangsa itu berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aturannya sudah ada. Bila dilanggar, maka penyelenggara harus siap menerima segala bentuk konsekuensinya," tegas Jurubicara Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98, Ahmad Nur Hidayat (Sabtu, 7/9).
Ahmad menjelaskan, penilaian bahwa dengan pelaksanaan Miss World sangat menguntungkan dari sisi sektor perekonomian seperti menarik investor bagi Indonesia adalah bohong besar.
Dia mengingatkan, Bangsa Indonesia memiliki harga diri. Sampai kapan pun harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena martabat, harga diri, dan kehormatan bangsa diatas segala-galanya sehingga tidak boleh ada satu negara lain pun yang melecehkan kebesaran bangsa ini.
"Kalau kita telusuri dengan berbagai pertimbangan, sisi mudharatnya lebih tinggi daripada sisi manfaat yang bisa diambil oleh bangsa dan negara. Di katakan mudharat, karena dosa sosialnya jauh lebih besar. Kami juga mengajak kepada masyarakat yang lainnya untuk peduli terhadap kehormatan bangsa," tegasnya.
Oleh karena itu, PP PPMI ’98 mendesak Presiden SBY menolak perhelatan Miss World di Indonesia. "Lebih baik dan lebih bermanfaat bila pemerintah mengurus masalah ekonomi rakyat termasuk kaum buruh, mengatasi pengangguran, menindak tegas para koruptor, sampai memberikan kesejahteraan pada rakyat," tandasnya.
[zul]
Penyelenggaraan Miss World di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, kontes kecantikan itu tidak sejalan dengan budaya Indonesia. 
