Terakhir, rezim militer yang semula hanya meminta kelompok Ikhwanul Muslimin untuk menghentikan aksi di jalanan, mulai bertindak brutal. Bahkan bukan hanya simpatisan kelompok yang didirikan Hasan Al Bana dan menjadi pendukung Mohammad Morsy ini saja yang menjadi korban. Pembunuhan massal pun dilakukan kepada masyarakat sipil lain yang ada di jalanan.
Melihat kondisi kemanusian yang bersifat universal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. PKS meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan HAM Dunia, serta seluruh komunitas internasional yang selama ini konsen pada isu HAM dan demokrasi, untuk mengutuk pembantaian yang telah menewaskan puluhan orang itu.
"Jenderal Asisi layak diajukan ke pengadilan internasional untuk menunutut kekejaman dan tanggungjawabnya terhadap pembantaian yang dilakukannya terhadap rakyat sipil di Mesir," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 28/7).
Nasir pun meminta pimpinan DPR dan DPD RI agar juga mengutuk rezim yang mengkudeta pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis itu. Apalagi, Indonesia juga berpenduduk muslim mayoritas, serta memiliki hubungan emosional dengan Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui eksistensi negara Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kepada SBY, Nasir juga mendesak agar memulangkan Duta Besar Mesir yang ada di Indonesia. Langkah ini diperlukan sebagai bentuk protes Indonesia terhadap pembunuhan massal di Mesir yang dilakukan pemerintahan ilegal hasil kudeta.
[ysa]
. Bukan malah membaik, kondisi Mesir di bawah komando Jenderal Asisi justru semakin memburuk. Kekhawatiran banyak orang bahwa rezim militer ini akan bertindak represif semakin terbukti dari hari ke hari. 
BERITA TERKAIT: