Namun demikian diperlukan keseriusan dari seluruh elemen mulai dari pemerintah, hingga masyarakat luas untuk mewujudkannya.
"Partai Golkar meminta dasar hukum yang kuat bagi pembangunan nasional. Kita juga harus meletakkan dasar pembangunan berdasarkan pancasila," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, dalam pemaparan Blue Print Partai Golkar: Visi Indonesia 2045 Negara Kesejahteraan, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (22/6).
Dijelaskannya, seperti dalam rilis yang diterima, saat ini Indonesia sudah kehilangan suatu hal yang sangat pokok dalam pembangunan, yakni Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab itu, kedepannya konsep pembangunan yang berlandaskan hukum kuat masih dibutuhkan untuk mengawal pembangunan nasional.
"Belajar dari situ, kita tidak kembali pada masa lalu. Tetapi apa yang baik, harus dijadikan bahan," ujar Theo.
Theo, yang juga Ketua Komite Blueprint Pembangunan Nasional DPP Partai Golkar, menjelaskan, dalam menyusun rumusan pembangunan Indonesia sejahtera, Komite blue print sudah bekerja sejak Februari 2012.
Dimulai dengan tukar pikiran, diskusi yang melibatkan baik jajaran organisasi, sayap partai dan melibatkan kalangan luas dari LSM, pengamat, cendekiawan hingga seluruh stake holder pembangunan nasional.
"Sampai bulan oktober 2012, dilahirkanlah satu konsep visi negara kesejahteraan 2045 yang diwujudkan melalui Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional)," ujar Theo.
Setelah diwujudkan melalui Rapimnas, kemudian komite meminta untuk diuji-sahidkan ke seluruh universitas di seluruh indonesia.
Indonesia sejahtera dihitung dari 2015 dimana akan diawali dengan pemerintahan baru dan secara konsisten dilakukan selama 30 tahun kedepan. Selain itu, pada tahun 2045 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan RI.
"Apa yang akan kita capai yaitu prinsipnya negara kesejahteraan. Pada 2045 yakni Indonesia yang bersatu, mandiri, adil dan sejahtera. Ini adalah tema dasarnya," tegas Theo.
Dalam kesempatan tersebut, Theo mencontohkan, saat ini biaya pendidikan, riset dan teknologi di Indonesia hanya sekitar 0,08 persen. Sangat kecil dan terendah dari negara-negara di Asean. Padahal pendidikan, riset dan teknologi dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
"Biaya pendidikan, riset dan teknologi Indonesia hanya sekitar 0,08 persen. Sangat kecil, bahkan dari Vietnam sekalipun. Pada 10 tahun pertama pembangunan nantinya, diharapkan pendidikan riset dan teknologi dapat lebih berkembang," pungkasnya.
[zul
Pembangunan nasional harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat demi menciptakan masyarakat yang sejahtera, bersatu, mandiri dan adil. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki cukup kemampuan dan modal untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 
BERITA TERKAIT: