"Segera dibebaskan sekarang juga. Mereka bukan provokator," ujar anggota tim, Adhie M Massardi, kepada wartawan di Cafe Penus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6) malam.
Menurut Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, para mahasiswa di berbagai daerah bergerak turun ke jalan justru karena diprovokasi Presiden Yudhoyono yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia pun sangat menyesalkan penanganan represif oleh aparat yang menyebabkan sejumlah wartawan dan puluhan pengunjuk rasa terluka terkena hantaman peluru.
"Tugas Polisi dan TNI sebagaimana diatur Konstitusi adalah menjaga objek-objek vital dan menjaga presiden dan keluarganya. Bukan menjaga kelangsungan kekuasaan," tegas Adhie.
Adhie yang juga Sekretaris Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan memperhatikan sekaligus melakukan investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian dan TNI yang diturunkan untuk menghadang pengunjuk rasa. Hal itu perlu dilakukan karena kategori terstruktur sangat jelas dengan adanya perintah dari presiden ke Kapolri dan Kapolda dengan kepentingan untuk kelangsungan kekuasaan.
Dia juga mengingatkan Komnas HAM turun tangan karena untuk beberapa waktu ke depan aksi menolak kenaikan harga BBM akan berlangsung masif di seluruh Indonesia, terutama dilakukan di kantor-kantor partai politik yang menyetujui kebijakan tersebut, sehingga sangat mungkin aparat melakukan kembali tindakan represifnya. Partai politik yang setuju harga BBM naik adalah Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP.
"Komnas HAM harus mengingatkan Kapolri untuk tidak menggunakan cara-cara keji membenturkan warga dengan mahasiswa. Seolah-olah warga menolak aksi mahasiswa padahal mereka adalah preman bayaran," demikian Adhie.
[zul]
Tim Advokasi Gerakan Menolak Kenaikan Harga BBM mendesak Polri segera membebaskan mahasiswa yang diciduk saat menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 
BERITA TERKAIT: