Dia menilai penanganan polisi yang membuat sejumlah wartawan dan puluhan demonstran terluka akibat tembakan peluru karet antara lain di Ternate dan Jambi siang tadi melanggar SOP alias Standard Operasional Prosedur penanganan demo yang dibuat Polri.
"Polisi dalam menangani aksi demo tidak bertindak sebagai aparat negara. Mereka mengedapankan diri sebagai aparat kekuasaan, kaki tangan penguas. Makanya mereka bertindak tidak profesional," kata dia saat ditemui Rakyat Merdeka Online di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6).
Menurut dia, aparat kepolisian di wilayah kerja Ternate dan Jambi bertindak seperti yang ada di Jakarta, Surabaya dan Makkasar dimana penanganan bisa selesai dengan elegan alias tidak ada peluru karet yang dilesakkan sehingga tidak ada jatuh korban.
"Polisi esensinya alat negara. Apa yang terjadi di dua lokasi itu menunjukkan mereka jadi kaki tangan SBY untuk mengamankan kekuasaaanya," tegasnya.
Neta pun mengatakan sudah menyampaikan desakan kepada Kapolri untuk mencopot Kepala Polda Jambi Brigjen Satriya Prasetya dan Kepala Polda Maluku Utara Brigjen Machfud Arifin. Keduanya harus bertanggung jawab.
"Tindakan represif polisi itu jadi bukti Kapolda tidak bisa memberikan penjelasan kepada anggotanya yang ada di bawah bahwa kerja wartawan dan aksi menyampaikan aspirasi dijamin undang undang," katanya.
Neta mendesak penembak segera ditemukan dan diproses hukum.
"Kita berharap Kapolri dalam menempatkan Kapolda memilih perwira profesional yang bisa berjalan sesuai kepentingan rakyat, melihat dan menanggapi aksi dengan posuitif," demikian Neta.
[zul]
Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane menyesalkan aksi brutal aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 
BERITA TERKAIT: