"Kami menyadari negara terpuruk dalam utang namun jawabanya bukan menaikan BBM. Melainkan berantas mafia migas dan koreksi secara fundamental kesalahan penghitungan harga migas yang berakibat Indonesia dijebak dalam skema harga pasar dan menderita kerugian sangat besar," ujar Dewan Pembina Dewan Pembina KNTI, M. Riza Damanik, dalam keterangannya kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (14/6).
Selain itu, kata dia, harusnya pemerintah juga menghentikan pemborosan dan korupsi dalam program rakyat, termasuk proyek pengadaan 1000 kapal dan revitalisasi tambak Denfarm Pantura Jawa. Bukan terhadap seluruh salah urus ini rakyat kemudian dipaksa membayarnya melalui skema utang luar negeri dan penghapusan subsidi BBM.
Riza membeberkan alasan kenapa nelayan dan petambak tradisional yang merupakan tulang punggung pemenuhan pangan dan perekonomian nasional mendesak rencana menaikkan harga BBM harus dibatalkan. Pertama, secara klimatologi, naiknya harga BBM pada semester II 2013 tidak tepat. Sebab, saat ini Indonesia tengah dipengaruhi oleh maiden-julian oscillation dan dipole mode negatif di Samudera Hindia, membuat musim hujan dan kemarau makin tidak menentu waktunya. Dalam situasi seperti ini ekonomi nelayan mengalami pelambatan.
Kedua, secara ideologis naiknya harga BBM adalah praktik ketidakadilan dan melanggar Konstitusi. Sebab kenyataannya, pemerintah belum pernah sungguh-sungguh menyelenggarakan sistim logistik terpadu untuk nelayan dan petambak.
Terbukti, kata Riza, selama ini BBM bersubsidi belum tersalurkan, bantuan modal usaha tidak terselenggara, sistem informasi produksi, pemasaran, hingga perlindungan usaha bagi nelayan dan petambak tidak tersedia.
"Atas kondisi ini, kenaikan BBM akan memicu naiknya nilai impor pangan perikanan hingga sebesar 40 persen, angka kemiskinan di kampung nelayan bertambah 50 persen, dan pencurian ikan berpeluang naik 40 persen dari yang terjadi tahun 2012," pungkas dia.
[dem]
Penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian meluas. Masyarakat nelayan yang berhimpun dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kebijakan tersebut karena akan memukul rakyat, khususnya para nelayan yang hampir 60 persennya mengeluarkan biaya produksi untuk penyediaan BBM. 
BERITA TERKAIT: