Tetapi Dahnil menolak argumentasi kenaikan harga BBM yang disebarkan pemerintah melalui iklan-iklan media massa dan elektronik yang mengatasnamakan kemampuan menggeser dana subsidi BBM untuk kebutuhan yang lebih primer seperti rumah rakyat miskin dan hak-hak rakyat miskin lainnya.
Menurutnya, alasan pemerintah di berbagai iklan tersebut lebay.
"Seolah selama ini APBN Indonesia sudah dikelola alokasinya pro rakyat miskin, dan bebas korupsi. Justru iklan-iklan seperti itu menunjukkan alasan kenaikan BBM menjadi sangat politis bukan karena alasan ekonomi yang memang harusnya menjadi argumentasi fundamental terutama argumentasi pengendalian konsumsi BBM bagi masa depan energi Indonesia," ujar Dahnil (Rabu, 12/6).
Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, ini menjelaskan, iklan-iklan tersebut justru tidak membantu memberikan pemahaman pentingnya pengendalian subsidi BBM dan energi, bagi ekonomi masa depan. Tetapi, justru sekedar menjadi propoganda politik yang
absurd.
[zul]
BERITA TERKAIT: