Tol Desari Terganjal Pembebasan Lahan

Kawasan RT 05/06 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terasa asri. Inilah pemandangan yang tersaji ketika Rakyat Merdeka bertandang. Deretan pepohonan dan kebun-kebun produktif milik warga menghiasi pinggir-pinggir jalan.

Meski harus masuk jalan kecil, wilayah RT 05/06 Ciganjur ini lokasinya juga cukup strategis. Wilayah ini sebenarnya dikelilingi beberapa sekolah, seperti SMAN 97 dan SMP El Syifa. Wilayah ini pun juga tak pernah kebanjiran.

Proyek Tol Desari dibangun sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan ibukota. Proyek yang rencananya sudah digelindingkan sejak 2003 ini, targetnya tahun depan sudah bisa dimulai pembangunannya.

Untuk itu, Kementerian Kementerian PU melalui Pemerintah Kota Jakarta Selatan, berupaya menuntaskan pembebasan lahan yang terkena proyek tersebut.

Namun, sejumlah warga Ciganjur dari RT 05/06 menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan. Salah seorang warga, Lia, mengatakan, harga yang ditawarkan masih  kurang memuaskan.

Menurutnya, pada saat kegiatan sosialisasi nilai ganti rugi tanah di kantor Kecamatan Jagakarsa, diumumkan bahwa tanah miliknya hanya dihargai Rp 1,150 juta per meter persegi. Padahal, lanjutnya, warga menginginkan ganti rugi minimal Rp 10 juta per meter persegi.
     
Hal senada juga diutarakan juru bicara warga, Oka Sudarsono. Selain menuntut ganti rugi lahan, ujarnya, warga juga menunutut ganti rugi bangunan Rp 5 juta per meter persegi. Dia pun mempertanyakan rencana tata ruang tol Desari yang menurutnya berubah.

"Setahu kami tata ruang untuk tol melewati kompleks BPK Gandul Depok. Kok malah dialihkan ke Ciganjur," ujarnya.

Berkaitan hal ini, Ketua RT 05/06 Ciganjur Abdul Latif menilai, keinginan warga menuntut ganti rugi yang lebih, dilandasi oleh melambungnya harga lahan di Jakarta. Biaya membeli sebuah lahan di Jakarta, jelasnya, sudah tidak seperti dulu. Kini harganya melambung, tidak hanya lahan yang di pinggir jalan, namun juga di dalam gang. Karena itu, warga bingung jika uang ganti rugi lahan ternyata tidak cukup membeli lahan pengganti.
          
Secara pribadi, pria yang telah menjabat sebagai Ketua RT selama 12 tahun ini pun menyarankan, jika memang pihak instansi terkait, dalam hal ini Kemen PU juga keberatan dengan keinginan warga, sebagai win-win solution sebaiknya warga dapat diberikan lahan beserta bangunannya oleh pihak penggarap.
 
“Kalau begitu, kan yang bikin proyek juga dapat pahala,” ujarnya, saat disambangi Rakyat Merdeka di kediamannya.

Latif mengaku, warga tahu betul bahwa pembangunan tol Desari adalah untuk kepentingan umum. Karena itu, warganya bersedia lahannya dibebaskan. Persoalannya, kompensasi ganti ruginya dinilai terlalu kecil.

Dia berharap, pihak penggarap dapat melakukan langkah bijak tanpa mengecewakan siapapun.

Di Depok Malah Lancar

Menurut data Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dari 684 bidang lahan yang perlu dibebaskan, kini tersisa 85 bidang. Di antaranya berada di Pondok Labu, Cilandak Barat, Cilandak Timur, Ciganjur dan Cipedak.

Ketua P2T, Usmayadi mengklaim, penawaran harga yang ditetapkan adalah berdasarkan masukan tim penilai harga tanah (appraisal) dan sudah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Jadi kami tidak bisa mengurangi atau menambahkan harga. Lagi pula, penetapan harga masih akan ada musyawarah lanjutan," kilahnya.           

Secara fisik, nantinya pembangunan tol Desari akan membentang sepanjang 22,82 kilometer dan akan dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama, akan dibangun ruas Antasari-Cinere sepanjang 6.85 kilometer.

Tahap kedua, akan dibangun ruas Cinere-Sawangan sepanjang 6,3 kilometer. Terakhir, adalah ruas tol Sawangan-Bojong Gede sepanjang 9,44 kilometer.            
Bila pembebasan lahan ini masih terhambat, pembebasan lahan untuk tol Desari di wilayah Depok justru sebaliknya, bersemangat. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bahkan menjamin akan mempercepat pembebasan lahan tol Desari, seiring pembangunan tol Cinere-Jagorawi (Cijago).           

Nantinya, Depok akan memiliki dua tol yang diklaim mampu mengatasi kemacetan wilayah Jabodetabek. Perkembangan sejauh ini, Pemkot Kota Depok mulai membayar tanah warga.

Asisten Tata Praja Pemerintah Kota Depok Sayid Cholid menyatakan, sejauh ini pembayaran sudah dilakukan di dua kelurahan, yakni di Pangkalan Jati, dan Gandul. “Sejauh ini baru sekitar 60 persen. Ratusan bidang tanah sudah dibayar. Harganya bervariasi,” ujarnya.           

Meski terkadang pembebasan lahan berjalan alot, Sayid berani pasang target, tahun ini pembayaran tol di Depok sudah rampung. Sesuai rencana, pihaknya akan membebaskan kelurahan di tiga kecamatan, yakni Cinere, Pancoran Mas, dan Cipayung.    

Jika kedua tol tersebut selesai dibangun, tambah Sayid, nantinya warga Depok tak akan kesulitan lagi. Sebab, pihaknya akan membuka lahan di bagian Barat yang selama ini terganjal karena lahan yang sempit.           

Untuk proyek tol Desari, Depok, nantinya akan membebaskan 3.213 bidang tanah di delapan kelurahan. Rinciannya, 436 bidang di Kelurahan Pangkalan Jati, 98 di Gandul, 720 di Krukut, 402 di Grogol, 327 di Rangkapan Lama, 572 di Rangkapan Jaya Baru, 375 di Cipayung dan 278 di Cipayung Jaya.

Adapun di Jakarta Selatan, pembebasan akan mencakup 690 bidang tanah di lima Kelurahan. Rinciannya, 463 bidang tanah di Cilandak Barat, 38 di Cilandak Timur, 101 di Pondok Labu, 80 bidang tanah di Ciganjur, dan 8 di Cipedak. [Harian Rakyat Merdeka]