Karena itu, dalam menaikkan harga BBM, pemerintah harus menyertai langkah-langkah antisipatif, yakni pengendalian harga dan menggelar operasi pasar sekaligus sehingga dapat mengurasi praktik-praktik spekulan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan semakin menambah beban ekonomi rakyat miskin.
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menjelaskan, langkah antisipatif seperti ini sangat penting dilakukan sebagai konsekuensi logis terhadap rencana kebijakan menaikkan harga BBM.
"Setiap ada rencana kenaikan harga BBM, sudah dapat dipastikan adanya kenaikan harga sembako. Kita sangat prihatin dan empati terhadap rakyat miskin. Beban mereka semakin berat," ujar Marwan (Minggu, 12/5).
Marwan mensinyalir harga kebutuhan bahan pokok terutama di daerah-daerah mengalami kenaikan yang cukup mencolok sejak sebulan lalu. Harga minyak goreng, terigu, gula pasir dan telor ayam sebagaimana disinyalir oleh sejumlah media, rata-rata mengalami kenaikan sekitar 20 s/d 30 persen.
Harga minyak goreng di pasaran, lanjut tokoh muda NU ini, naik menjadi Rp 11 ribu/kg, terigu eceran Rp 8 ribu/kg, gula pasir Rp 12 ribu/kg, dan telor ayam Rp 18 ribu/kg. "Ini menambah beban ekonomi rakyat miskin yang mayoritas di pedesaan dan pinggiran kota", tukas Ketua DPP PKB itu.
Menurut tokoh muda PKB ini, jika pemerintah tidak segera melakukan pengendalian harga dan operasi pasar sekaligus, dikhawatirkan akan memicu berbagai dampak sosial yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu berbagai kerawanan sosial.
"Pengendalian harga sembako harus selalu dilakukan pemerintah seiring dengan adanya rencana kenaikan harga BBM untuk mengantisipasi kemungkinan dampak buruk tersebut," tandasnya.
[zul]
Pemberitaan terkait rencana akan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok terutama sembilan bahan pokok atau sembako. 
BERITA TERKAIT: