Misalnya, Lintang Pramesti. Skor dokter muda ini hanya 76 dalam skoring pembobotan. Tapi bisa menduduki nomor urut 2 di daerah pemilihan Jabar VIII. Lintang Pramesti adalah anak Agus Hermanto, yang merupakan ipar Presiden SBY.
"Sementara Syukri yang pengurus harian dan pada Pemilu 2009 sudah
nyaleg di dapil yang sama skornya 86 justru ditaruh di nomor 3," ujar Mamun (Sabtu, 4/5).
Sebelumnya Mamun menjelaskan, kriteria bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat
terdapat secara khusus dalam poin C petunjuk pelaksanaan
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) proses pencalegan Partai Demokrat.
Disitu disebutkan, penentuan bacaleg Partai Demokrat mempertimbangkan posisi struktural di partai; sejarah perjuangan dan jasa di partai;
sejarah pelatihan di partai; tingkat pendidikan; hubungan sosial dan
kultutal; ketokohan; keaktifan dalam kegiatan partai dan kemasyarakatan;
integritas pribadi; dan kemampuan operasional.
Dari data bocoran yang ia dapatkan, Mamun melanjutkan keterangannya, namanya mestinya ada di nomor urut 1 untuk dapil Jawa Tengah VII. Tapi setelah daftar nama-nama bacaleg masuk ke Majelis Tinggi, namanya hilang ditelan bumi. "Lucunya ada Ketua DPC (Banjarnegara) yang masuk di DCS di Dapil Jateng VII," ungkapnya.
Mamun merasa masih menganggap wajar dan bisa dinalar kalau dirinya dizalimi karena dia dinilai sebagai loyalis Anas Urbaningrum secara politik. Berbeda dengan pihak yang selama ini berseberangan dengan Anas. Nah, ternyata penzaliman juga dilakukan terhadap loyalis 'Bani Cikeas'.
"Ulil (Abshar Abdalla) misalnya. Kurang apa sumbangsihnya bagi Cikeas. Ulil kan berjasa bagi gerakan percepatan pelengseran Anas. Ternyata hanya ditaruh di nomor 4. Padahal saya perkirakan setidaknya Ulil ada di nomor 2 di bawah Joko Ujianto, angggota DPR dan anggota Banggar juga," imbuh Mamun.
Begitu juga Umar Arsyal, anggota DPR dan Pengurus Harian DPP Partai Demokrat ditaruh di nomor urut 2 dikalahkan Amir Syamsuddin. Sedangkan anak Amir, Didi Irawadi berada di nomor urut 1 di salah satu Dapil Jabar.
"Padahal SBY pernah tegaskan bahwa Anggota DPR akan diprioritaskan. Masih banyk kasus yang serupa. Apa yang saya ungkap ini sekedar untuk mempertegas bahwa penyusunan DCS PD memang penuh kedhaliman, langgar aturan dan sadis," demikian Mamun.
[zul]
BERITA TERKAIT: