"Negara kita ini negara demokrasi, rakyat bebas menyampaikan ekspresinya, rakyat tidak dilarang untuk mengkritisi, melakukan sesuatu untuk kontrol pemerintahan, tapi hal yang penting apa yang dilakukan jangan membuat susah semua," kata Presiden dalam wawancara khusus yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional di Jakarta, Rabu malam (20/3).
Misalkan, kata Kepala Negara, tindakan tidak sepatutnya dan membuat politik terguncang, akan menyebabkan ekonomi terganggu, kemudian dunia usaha susah dan akhirnya rakyat yang susah. Presiden mengatakan langkah untuk menyampaikan pendapat maupun hal lainnya sepanjang dalam kerangka demokrasi dibenarkan oleh hukum, namun jangan sampai melewati koridor yang ada.
"Jadi, saya katakan kalau dalam kerangka demokrasi silakan, tapi kalau lebih dari itu negara punya aturan. Saya tidak khawatir karena semua ada aturannya. Kalau ada gerakan pokoknya 25 Maret SBY harus turun, rakyat akan bertanya, apakan keadaan kita dalam kondisi buruk?" kata Presiden, seperti dilansir Antara.
Karena itu, Presiden menegaskan pihaknya akan terus menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya karena ada konstitusi dan peraturan hukum yang mengatur hal itu semunya.
Dalam kesempatan wawancara itu, Presiden juga menolak anggapan bahwa pertemuannya dengan sejumlah tokoh politik, tokoh masyarakat dan juga media massa pada pekan lalu merupakan upaya untuk mencari proteksi. "Mereka sampaikan pandangan dan saya berikan penjelasan, kemudian muncul (pendapat) bahwa SBY cari proteksi," katanya.
Presiden mengatakan biasanya yang mencari proteksi adalah penjahat perang atau diktator yang khawatir, lalu ia menjelaskan bahwa pemerintahannya didasarkan pada sistem demokrasi yang baik, masa kepresidenannya pun dipilih oleh rakyat sehingga tidak perlu ada keinginan untuk mencari proteksi. "Saya menjadi Presiden sesuai dengan amanah konstitusi, kenapa saya harus cari proteksi, berlebihanlah tidak benar. Saya akan komunikasi dengan siapapun, komunikasi berlangsung terus dengan siapapun," tandasnya.
Pada tanggal 25 Maret mendatang akan ada gerakan besar-besaran digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang dimotori Ratna Sarumpaet Cs.
Sebelumnya mereka memberi tenggat waktu hingga 24 Maret untuk untuk menjalankan lima tuntutan mereka, yang disebut dengan Panca Tuntutan Rakyat kepada SBY. Kelima tuntutan itu adalah nasionalisasi seluruh aset tambang dan migas; selesaikan kasus korupsi dan skandal besar; hentikan liberalissasi impor; turunkan harga-harga; dan hentikan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM.
Bila tak sanggup SBY menjalankan tuntutan itu, tidak ada pilihan lain, MKRI akan mengultimatum SBY untuk segera mundur atau dimundurkan oleh rakyat.
zul
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jangan ada langkah-langkah inkonstitusional yang hanya akan mengorbankan kepentingan rakyat karena keguncangan politik dapat berpengaruh pada keguncangan ekonomi dan muaranya justru masyarakat yang mengalami kesulitan. 
BERITA TERKAIT: