Karena itu, selain mendesak polisi agar cepat begerak, Presedium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama, pun mengingatkan Kapolri Timur Pradopo. Haris mengingatkan Timur agak tidak mudah diintervensi dan mengikuti permainan Ciekas.
"Jika Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus ini, sebaiknya Kapolri mundur atau potong kumisnya, percuma berkumis lebat, jika lamban dan tidak tegas," tegas Haris beberapa saat lalu (Kamis, 28/2).
Bahkan Haris mendengar akan ada isu bahwa dengan kasus ini akan mengorbankan para sekretaris atau staf para komisoner KPK, untuk dijadikan tersangka. Padahal Haris yakin bahwa yang membocorkan sprindik adalah para komisoner KPK.
"Harusnya pimpinan KPK jantan dan mengakui kesalahannya. KPK harus berpegang teguh sama selogannya sendiri yaitu, berani jujur hebat. Percuma ada selogan itu, dan percuma ada komite etik, jika semua tidak berpegang teguh pada kejujuran. Saya berharap jangan korbankan bawahan," ujarnya lagi.
Haris menambahkan besok pagi, dirinya beserta tokoh masyarakat akan mendatangi polisi untuk mendesak secepat mungkin mengungkap siapa dalang dari bocornya draf tersebut.
"Dalam UU, jika masih dalam bentuk draf tidak boleh dibocorkan, karena itu rahasia negara. Orang yang telah membocorkan, tentu telah melawan UU, pantas untuk dipenjara karena telah mengkhianati negara," tandas Haris.
[ysa]
. Polisi dinilai sangat lambat menuntaskan kasus bocornya draf sprindik dalam kasus Hambalang yang menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. 
BERITA TERKAIT: