Banyak Korban Banjir Tak Dibantu, BNPB Harus Bikin LPJ

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Jumat, 25 Januari 2013, 17:57 WIB
Banyak Korban Banjir Tak Dibantu, BNPB Harus Bikin LPJ
ist
rmol news logo Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengatasi banjir dahsyat yang terjadi pekan lalu dan masih dirasakan akibatnya sampai sekarang oleh sebagian warga Jakarta dipertanyakan. Pasalnya, banyak korban banjir yang tidak mendapatkan bantuan padahal anggaran untuk menangani  bencana banjir  yang dikelolah BNPB sangat besar, yakni sekitar Rp 1,3 triliun.

"Kemana saja dana sebesar itu? Banyak pengungsi korban bencana banjir yang mengalami kekurangan makanan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (25/1).

Boni menuturkan, pada Sabtu (19/1) pekan lalu dirinya bersama beberapa kolega dihubungi oleh warga di daerah Cawang-Kalibata, tepatnya di belakang Rumah Sakit Budi Asih diberitahu bahwa ada sekitar 700-an pengungsi korban bencana banjir yang kekurangan makanan. Berdasarkan pantauan lapangan, mereka benar-benar krisis makanan. Sementara bantuan yang datang berasal dari lembaga swadaya dan inisiatif personal dari sejumlah warga yang memiliki kemampuan finansial.

Apa yang dialami pengungsi di Cawang bisa jadi dialami juga oleh pengungsi korban banjir di wilayah Jakarta lainnya.

"Ini sebuah ironi. Kemana BNPB?" tanya Boni.

Apa yang dialami Boni dialami juga beberapa anggota DPR. Seorang anggota DPR bahkan mengeluh karena banjir jadi ajang komersial. Ketua DPR Marzuki Alie yang dikonfirmasi Boni juga mengaku menemukan keanehan di lapangan.

Boni pun meminta BNPB membut laporan pertanggungjawaban ke publik mengenai pemakaian anggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 11 UU No 24/2007 disebutkan bahwa BNPB merupakan pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Sementara di Pasal 12 nya jelas disebutkan tugas BNPB antara lain menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukannya kepada masyarakat; menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional dan  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.

"Itu yang kita tuntut sekarang. BNPB harus memberikan pertanggungjawaban publik karena fakta di lapangan banyak korban bencana banjir yang tak dibantu oleh BNPB," demikian Boni.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA