Para pedagang mengaku kini kesulitan mencari pendapatan sejak kios dan lapak mereka yang berada di sekitaran stasiun digusur oleh pihak PT KAI. Padahal, beberapa kios yang digusur itu telah berdiri puluhan tahun lamanya. Bahkan ada yang bersamaan dengan pembangunan stasiun.
"Saya mulai berjualan sejak 1986 bertepatan dengan berdirinya stasiun UI dengan kios, dari berdagang itulah sumber mata pencarian sehari-hari. Tidak ada sumber mata pencarian lain selain berdagang," tutur seorang pedagang di Stasiun Depok, Sari Wahyuni saat ditemui Rakyat Merdeka Online di kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta.
Sari Wahyuni lalu menceritakan, ketika awal dirinya berjualan di sekitar peron Depok pada tahun 1986 memang belum ada satu pun kios. Baru kemudian tahun 2004, dibangunlah kios. Para pedagang yang memanfaatkan kios tersebut dikenakan biaya sewa yang terbilang sangat tinggi yakni hingga mencapai Rp 15 juta per tahun.
"Terpaksa pada waktu itu kami meminjam uang di bank. Semua kebijakan telah kami turuti, sedangkan harus dibayarkan cash dalam tempo tiga bulan," ulas wanita yang akrab disapa Ayu itu.
Kini yang terjadi, mereka harus merelakan satu-satunya mata pencariannya itu digusur begitu saja secara paksa tanpa adanya kompensasi. Menurut Ayu, pihaknya menyesalkan penggusuran baru dilakukan tahun ini setelah berpuluh tahun mereka berjualan disitu. Sedangkan, toko waralaba dibiarkan menjamur di sekitaran stasiun.
Terkait alasan penggusuran karena izin kontrak mereka telah jatuh tempo, masih menurut Ayu, itu karena PT KAI tidak ingin memperpanjang kontraknya dan lebih memberi kesempatan kepada pengusaha waralaba.
Pihaknya hanya berharap adanya rasa kemanusiaan dari pemerintah setempat dan PT KAI untuk membina usaha mereka, bukan justru dibinasakan.
Seperti diketahui, sejak akhir November lalu, PT KAI dibantu personel dari TNI dan Polri menggusur lapak dan kios yang ada di sejumlah stasiun se-Jabodetabek. Tindakan penggusuran itu mendapat protes dari para pedagang pemilik kios dan lapak.
[wid]
Para pedagang di sejumlah stasiun Jabodetabek yang lapaknya terkena gusuran dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengadukan nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jumat (21/12). 
