"Tentu harus dipersiapkan dengan baik karena ganjil genap itu tidak bisa berdiri sendiri, dia akan terkait dengan penyediaan angkutan umum, penyediaan tempat yang akan berpindah dari angkutan umum. Jadi istilahnya adalah satu kebijakan yang terintegrasi. Terlebih pilihan ganjil genap itu adalah untuk membatasi akses kendaraan pribadi. Di sisi lain kita juga harus memperluas akses angkutan umum," paparnya usai menjadi pembicara dalam diskusi "Mengurai Kemacetan Jakarta" di Grand Terrace, Four Seasons Hotel Jakarta, Jumat (14/12).
Namun ia berpendapat, pemberlakuan sistem elektronik road pricing (ERP) jauh lebih efektif ketimbang sistem ganjil genap yang tengah diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, karean ERP akan dapat mengontrol semua lalu lintas kendaraan. Disamping itu juga daerah mendapatkan pemasukan yang bisa digunakan untuk perbaikan moda angkutan umum.
"Kembali istilahnya kan retribusi sehingga cross subsidi yang bisa dilakukan antara angkutan pribadi dan angkutan umum," jelasnya.
ERP sendiri atau dalam bahasa Indonesianya jalan berbayar elektronik atau adalah pungutan untuk jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik.Tempat dilakukannya pungutan jalan biasa disebut restricted area. Bila menggunakan kendaraan, setiap kali melewati restricted area tersebut pengguna kendaraan harus membayar.
Ia menambahkan, saat ini persiapan sistem ERP tengah memasuki tahap menunggu landasan dari Kementerian Keuangan, terutama menyangkut retribusi daerah
. [wid]
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengingatkan, pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan sistem nomor polisi genap ganjil yang rencananya mulai diterapkan pada Maret 2013 mendatang harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Terlebih, kebijakan itu juga berkaitan dengan moda transportasi lainnya. 
