KPUD dan Panwas DKI Tak Bangun Kultur Demokrasi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/muhammad-q-rusydan-1'>MUHAMMAD Q RUSYDAN</a>

LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Selasa, 04 September 2012, 15:07 WIB

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menegaskan pentingnya menjaga kultur dan pembangunan demokrasi ketimbang sekedar peraturan dalam Pemilukada DKI Jakarta. Hal itu dikatakan terkait berbagai pelanggaran yang muncul dalam Pemilukada DKI.

Ia menilai, jika semua diatur oleh undang-undang dan peraturan, Indonesia tidak butuh demokrasi dimana melulu perlu memperbanyak peraturan.

"Kalau anda kejar dari peraturan ya gak bakal ketemu, karena definisinya kabur. Definisi kampanye membuat kampanye jadi kabur. Maka pendekatan itu harus naik sedikit menjadi penegakan demokrasi," ujar Ray di hadapan para wartawan setelah diskusi "Selamatkan Pilkada DKI yang Jurdil dan Tanpa SARA, Selamatkan Demokrasi" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

"Mungkin Rhoma Irama melalui pendekatan undang-undang ia tidak bersalah. Tapi kalau anda menggunakan kacamata demokrasi ia bersalah. Mestinya Panwas mengingatkan Rhoma jika tindakannya mengancam demokrasi," sebutnya lagi.

Menurut dia, Panwas bekerja hanya melihat UU dan peraturan. Jika dari dua hal itu tidak melanggar maka selesai perkara.

"Kalau seperti begitu sih serahkan ke robot saja," imbuh Ray.

"Kultur demokrasi kita harus dibangun, bukan hanya soal kalah menang dan sebagainya. Ini yang kosong, baik dari KPUD maupun dari Panwas," tegasnya.[dem]