Gerakan Indonesia Bersih, menyayangkan sikap KPUD dan Panwaslu yang kurang tegas menanggapi isu-isu berbau SARA jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua 20 September mendatang.
Koordinator GIB Adhie M. Massardi menilai boleh saja isu-isu SARA yang misalnya dihembuskan Rhoma Irama dan Marzuki Alie tidak melanggar pasal-pasal secara saklek. Tapi jelas itu menciderai demokrasi.
"Kalau seperti itu kita ganti saja KPU dan Panwaslu dengan robot," ujar Adhie dalam diskusi "Selamatkan Pilkada Jakarta!", Selasa (4/9) di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.
Menurut Adhie, kalau tugas KPU dan Panwaslu hanya mengawasi pasal, lebih baik diganti saja dengan komputer.
"Kenapa kita pilih (Panwaslu) manusia? Karena kita menanggap pentingnya keadaban demokrasi kultur dan subtansinya" lanjut Adhie.
Diingatkan Adhie, mestinya Panwaslu tidak perlu lagi diawasi masyarakat dalam menjalankan tugas.
"Isu SARA murah meriah itu berdampak kepada emosi. Agama yang dibenturkan itu sebuah problem besar. Jadi jangan main-main dengan etnik dan agama. Agar Pemilu berjalan jujur," demikian jurubicara Presiden pada masa Gus Dur ini. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: