Presiden SBY juga menyoroti persoalan kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Menurutnya, isu ini menjadi persoalan yang serius.
Demikian disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Depan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 16/8).
"Kita harus menghindarkan diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan," kata Presiden.
"Kita harus menghindarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horisontal," sambungnya.
Sesungguhnya aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal itu bisa dicegah jika semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan dan ketentraman kehidupan masyarakat kita. Jika semua pihak peduli dan terus bekerja, mulai dari tingkat Bupati atau Walikota dengan jajarannya, jajaran Kepolisian dan Komando Teritorial TNI, Tokoh Masyarakat dan Agama, pastilah tidak semudah itu terjadi aksi-aksi kekerasan, tindakan main hakim sendiri, dan konflik komunal.
"Namun, apabila telah terjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk konflik horizontal, Polri harus bertindak cepat, tegas dan tepat. Jangan terlambat dan jangan tidak tuntas," imbau Kepala Negara.
"Jangan pula ada kesan Polri melakukan pembiaran. Yang penting hindari dan cegah jatuhnya korban jiwa dari pihak mana pun. Ciptakanlah kondisi kehidupan yang membawa ketentraman bagi masyarakat luas. Termasuk ketentaraman dan ketenangan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing," tegas SBY. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: