"Jika nanti dugaan penyelewengan pupuk itu terungkap, maka mafia pupuk yang selama ini merajalela dapat terbongkar," jelas anggota Komisi IV DPR RI, Mirati Dewaningsih Tuasikal dalam keterangan persnya (Sabtu, 4/8).
Menurutnya, KPK memang sudah seharusnya mengusut dugaan permainan dalam proses lelang pengadaan dekomposer cair dan pupuk hayati cair di Kementan. Terlebih lagi, selama ini mafia pupuk memang nyaris tak tersentuh hukum.
"Saya kira dengan upaya yang serius dari KPK misalnya, mafia pupuk yang selama ini seperti sudah menjadi rahasia umum namun seakan tidak disentuh akan bisa diungkap dan itu tentu bisa mengakhiri agar pupuk tidak menjadi lumbung uang para mafia," jelas Mirati.
Ia prihatin karena pada kenyataannya, petani kerap kesulitan mendapatkan pupuk. Sangat ironis jika ternyata proses pengadaannya diselewengkan. Petani, katanya lagi, seharusnya mendapat pupuk bersubdisi dengan mudah, murah dan tepat waktu. Faktanya juga, kerap kali harga pupuk lebih tinggi dari sebenarnya dan seringkali diduga ada penyelewengan.
Ia menegaskan, publik tentunya menaruh harapan kepada KPK agar bisa membongkar dugaan penyelewengan pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian.
"Yang terpenting adalah, petani bisa mendapatkan pupuk dengan murah, mudah, tepat waktu dan bermutu," pungkas politisi PKB itu.
[dem]
Rencana KPK mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan pupuk senilai Rp 81 miliar di Kementerian Pertanian diapresiasi kalangan DPR. Sebab, selain ada banyak aduan masyarakat, jelas juga terlihat ada indikasi perbuatan mafia dalam pengadaan pupuk tersebut. 
