Pemerintah Harus Pro Aktif Sikapi Penindasan Etnis Muslim Rohingya

Aung San Suu Kyi Dikritik

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Minggu, 22 Juli 2012, 12:27 WIB

Pemerintah Harus Pro Aktif Sikapi Penindasan Etnis Muslim Rohingya

Penindasan dan kekerasan yang dialami muslim etnis Rohingya di Myanmar oleh aparat keamanan negeri itu, telah lama berlangsung. Karena itu, kecaman pun terus dialamatkan kepada rezim militer Myanmar.

"Dengan tidak ada penyelesaian dan rezim militer (dan) membiarkan kekerasan, berarti mereka telah merestui adanya pembantaian," ujar pemerhati internasional dari Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, Minggu (22/7).

Menurutnya, penderitaan muslim Rohingya harus mendapat perhatian serius pemimpin dunia, terutama lembaga internasional seperti PBB. Indonesia, katanya, juga harus tegas dan pro aktif menyuarakan kasus pembersihan etnis Rohingya tersebut.

"Pemerintah RI harus tegas bersikap menyuarakan pelanggaran HAM berat tersebut. Jika RI tidak tegas sikapnya, sama artinya memaklumi adanya pembantaian massal tersebut," papar Hery.

Ia menegaskan, RI bisa membawa kasus tersebut ke sidang para Menteri Luar Negeri Asean atau jika perlu, diadakan pertemuan antar pemimpin Asean. "Ini soal kemanusiaan, bukan semata pembantaian terhadap kaum muslim. Pemimpin Myanmar bisa diseret ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan pembunuhan massal," pungkas Hery.

Alumnus Univeritas Al Azhar Cairo, Mesir, ini pun menyesalkan tidak adanya peranan sama sekali dari pejuang demokrasi dan HAM Myanmar, Aung San Suu Kyi. [zul]