"Utang siaga itu tidak akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai cadangan untuk memfasilitasi investor surat utang Indonesia," tegas Ketua KAU, Dani Setiawan kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Senin, 2/7).
Utang itu, lanjut dia, juga akan merugikan perekonomian Indonesia karena digunakan untuk kembali mendesakan berbagai agenda liberalisasi ekonomi. Indonesia juga akan dirugikan dengan pembayaran
commitment fee, front-end fee dan lain-lainnya yang dipersyaratkan oleh kreditor.
Seperti diketahui, Presiden SBY hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan bilateral ke Australia untuk membicarakan sejumlah persoalan termasuk untuk meminta komitmen pencairan utang siaga sebesar US$ 1 miliar itu.
Pemerintah sendiri kini tengah menanti realisasi komiment utang siaga sebesar US$ 5,5 milar atau Rp 51,7 triliun. Dengan rincian, dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 500 juta, Bank Dunia senilai US$ 2 miliar, pemerintah Australia sebesar US$ 1, dan sisanya diharapkan dari Jepang.
Pinjaman siaga itu rencananya akan digunakan pemerintah untuk mengantisipasi perluasan dampak krisis global akibat pelarian modal ke luar (
capital outflow) dan kesulitan dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akibat minimnya minat investor.
Dikatakan dia, Indonesia akan dirugikan dengan pembayaran c
ommitment fee, front-end fee dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh kreditor. Misalnya, pada tahun 2009, ketika menandatangani perjanjian utang siaga dari Bank Dunia sebesar 2 miliar dolar AS, pemerintah harus menyetor pembayaran front-end fee sebesar 5 juta dolar AS di luar pembayaran bunga.
"Kami mendesak Pemerintah Australia membatalkan pencairan utang siaga itu," tandas Dani.
[dem]
