Dilakukan pada 14-24 Mei dengan melibatkan 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi, jumlah yang mengatakan demikian mencapai 47 persen. Ini angka tertinggi di atas lembaga-lembaga lain. Sedangkan di bawah DPR ada Ditjen Pajak (21,4 persen), Kepolisian (11,3 persen), Parpol (3,9 persen), Kejaksaan Agung (3,6 persen).
Pengamat parlemen, Sebastian Salang, menyatakan, hasil survei itu tidak bisa disalahkan karena cuma menangkap persepsi masyarakat yang didahului gencarnya pemberitaan media massa setiap hari.
"Satu, betul DPR memang korup. Tinggal apakah lembaga ini paling korup dari lembaga lain, tentu itu bukan domain lembaga survei tapi itu di lembaga pengadilan yang bisa membuktikan secara pasti dan yuridis bahwa selain DPR mungkin ada lembaga lain lebih korup," kata Sebastian di dalam acara diskusi bertajuk "DPR Terkorup" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen itu, mengatakan, wajar DPR selalu jadi sorotan utama publik. Rakyat serius mengawasi DPR, terutama dalam isu korupsi, karena lembaga itulah yang diharapkan untuk mengontrol penyelenggara negara untuk tidak korupsi.
"Tapi bila lembaga itu korupsi, maka lembaga lain bisa dibayangkan bagaimana korupsinya. Ketika lembaga yang dianggap wakil rakyat berselingkuh dengan korupsi, maka rakyat kehilangan harapan dan terjadi pembunuhan harapan pada perbaikan bangsa," ucapnya.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: