Atas konflik ini, Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah. Bila pemerintah membiarkan konflik ini terus menerus terjadi dan tidak serius menangani masalah ini, maka dapat dipastikan Papua bisa lepas dari NKRI.
"Saya yakin yang tadinya mereka tidak minta referendum maka mereka akan minta referendum," ucap TB Hasaundin di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 7/6).
Di sisi lain, TB Hasauddin juga mengapresiasi keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Lembaga ini cukup efektif dalam menyampaikan informasi.
"Tapi tetap kewenangan mengontol itu harus ada," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: