Beberapa nama besar sudah masuk jeratan lembaga ini. Mantan Bendum Demokrat, Nazaruddin, sudah masuk bui meski banyak pula yang tak puas dengan vonisnya. Kemudian, eks Wasekjen dari partai yang sama, Angelina Sondakh, saat ini sudah mendekam di rutan bawah tanah KPK.
Kasus istri mantan petinggi Polri, Nunun Nurbaetie, tergolong cepat ditangani dan kini peradilannya hendak memasuki vonis. Bekas Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom, telah ditetapkan sebagai tersangka meski KPK belum menjelaskan kapan dia akan dijebloskan ke rutan. Belum lagi dugaan korupsi deretan kepala daerah yang dibekingi parpol-parpol besar, saat ini terus menerus digali KPK.
Cukuplah semua itu jadi bukti bahwa janji intergritas Abaraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja saat mereka diuji DPR dan dilantik Presiden, perlahan direalisasikan.
Kini, sorotan publik tajam pada dugaan korupsi kader-kader parpol penguasa, Demokrat, yang masih ditangani KPK. Setidaknya ada dua perkata yang mencolok, yaitu penyidikan Wisma Atlet SEA Games Palembang dan penyelidikan dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nama Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum ramai diperbincangkan dalam sepasang perkara yang nilai proyeknya melewati 1 trilun rupiah itu.
Baru saja publik disentak dengan pernyataan Bambang Widjojanto yang disebarkan media massa. Di beberapa artikel media, Bambang disebut meyakini ada keterlibatan Anas dalam kasus proyek Hambalang yang nilainya sekitar Rp 1,5 triliun. Abraham Samad menjawab diplomatis ketika ditanya wartawan soal pernyataan koleganya itu.
"Kalau Mas Bambang Widjojanto sudah sampaikan itu kepada publik itu benar. Karena Mas Bambang salah satu pimpinan KPK (Bidang Penindakan dan Pencegahan), ya berarti itu benar," kata Abraham, Senin malam (30/4).
KPK sendiri sudah memeriksa sekitar 57 saksi yang terkait kasus itu. Dalam peradilan Nazaruddin pun disebutkan ada peran tertentu kader-kader Demokrat dalam pembahasan kasus itu, termasuk peran Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Mengapa KPK pantas yakin ada Anas di Hambalang? Bermula dari pengakuan Muhammad Nazaruddin di BAP-nya soal peran Ignatius Mulyono mengurus sertifikat tanah Hambalang. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu disebut Nazaruddin diperintahkan Anas yang masih bertugas sebagai anggota Komisi X mengurus sertifikat tanah untuk proyek Hambalang.
Ignatius pun mengakui kebenaran kesaksian Nazar saat diperiksa KPK. Penyelesaian sertifikat Hambalang dilakukan langsung lewat jalur pintas ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto.
Sumber di internal KPK, menyatakan, benar ada inisiatif dari mantan Ketua PB HMI itu dalam pengurusan sertifikat tanah. Ignatius Mulyono mematuhi perintah Anas menemui Kepala BPN Joyo Winoto, dan Joyo sendiri yang membawa sertifikat tanah langsung ke Anas Urbaningrum.
Setelah Angelina Sondakh, menurut Anda mungkinkah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka berikutnya dalam kasus yang disebut-sebut melibatkan dirinya?Pertanyaan besar itulah yang menjadi tema poling Rakyat Merdeka Online yang sudah dibuka sejak dua hari lalu. Hingga laporan ini diturunkan, tercatat 84 persen responden yang merasa yakin Anas bakal menjadi tersangka berikut di KPK. Sedangkan 12 persen memastikan tidak mungkin. Sisanya 4 persen ragu-ragu.
Pakar hukum Maragito Kamis meminta KPK tidak mencla-mencle dalam penanganan kasus yang melibatkan orang besar di partai binaan SBY itu, meski dia yakin sekali tak ada potongan penakut pada sosok Abraham Samad.
"Idealnya tiga hari lagi Anas bisa dipanggil," ucapnya kemarin, saat ditanya pendapatnya soal pernyataan dua pimpinan KPK yang tak membantah ada keterlibatan Anas di Hambalang.
Bagaimana dengan pembaca setia yang belum ikut serta dalam poling kami? Selanjutnya, giliran Anas Urbaningrum?
[ald]
BERITA TERKAIT: