"Mestinya pihak polisi bisa melakukan pendekatan secara persuasif, bukan malah represif sehingga merugikan semua pihak," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar dalam diskusi interaktif "Catatan Kritis Penanganan Demonstrasi; antara Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM" di sekreatriat PB HMI, Jalan Diponegoro 16A Menteng Jakarta Pusat, Jumat (6/4).
Haris menilai demo penolakan kenaikan harga BBM yang terjadi di mana-mana membuat polisi panik sehingga pengamanan berlebihan. Polisi kedodoran dalam menangani aksi demo tersebut.
"Bayangkan saja. Sebelum aksi demo BBM, polisi lebih dulu menangani konflik politik dalam pilkada di daerah. Selain itu mereka juga di hadapkan pada konflik penggusuran tanah warga, persengketaan lahan seperti Mesuji dan daerah lainya, juga kasus Bima. Semua itu menjadi akumulasi, Protap berubah," jelasnya.
Pada 'penyerangan' mahasiswa di kantor LBH, Kontras menuding polisi tidak sesuai dengan pengendalian masa dari kasus yang terkait. Harusnya polisi menangani dengan cara keterukuran dan sesuai dengan protap tidak dengan prilaku yang berlebihan.
"Kejadian di LBH, karena polisi mencurigai Konami (Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia) sebagai kelompok mahasiswa yang anarkis, itu berlebihan. Karena polisi tidak menunjukan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Haris.
Menurutnya, ada indikasi polisi melakukan penangkapan pada mahasiswa yang tidak terlibat dalam aksi, hanya kebetulan lewat di jalan yang sama.
"Bahkan ada skenario sesama polisi membiarkan polisi bersikap anarkis. Secara politis harusnya dari semua kejadian dapat dijadikan renungan bersama agar tidak terulang lagi," tandasnya. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: