Bahkan, bukan dalam soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saja PKS mendapat ancaman akan ditendang dari koalisi. Saat Pansus Century dan Pansus Pajak, PKS juga mendapat ancaman serupa. Tapi ancaman tinggalah ancaman, dan PKS tetap dipertahankan.
Kini, suara ancaman keluar lagi dari politisi Demokrat lagi. Pemicunya adalah sidang paripurna DPR. Di saat partai koalisi lain memilih opsi pasal 7 ayat 6 A yang memungkinkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM, PKS bertahan di pasal 7 ayat 6. Artinya PKS menolak kenaikan harga BBM.
"Sejak awal PKS sudah menegaskan siap bekerja di luar maupun dalam pemerintahan. Dan ini sudah disampaikan tidak hanya oleh Presiden PKS, tapi juga oleh Ketua Majelis Syuro," kata Aboebakar Alhabsy, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 2/4).
Namun, Aboebakar mengingatkan, PKS bukan jaelangkung, yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Dalam sejarahnya, SBY sendiri yang melamar PKS. PKS juga bukan kutu loncat atau penumpang gelap yang membonceng setelah kereta berjalan.
Soal kursi menteri, lanjut Aboebakar, itu hanya persoalan kecil. Sebab hal yang paling utama dari jabatan publik adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, PKS, dalam soal BBM, tidak mungkin mengabaikan kehendak rakyat demi sebuah jabatan duniawi yang sangat sementara.
"Sudahlah, mari kita pikirkan rakyat, dan janglahlah membelokkan isu ini ke persoalan koalisi. Diskusi yang harus dilakukan adalah bagaimana menangani dampak dari isu kenaikan BBM ini. Itu akan lebih positif untuk pembangunan bangsa, dan tentunya itu lebih
gentle buat mempertanggunjawabkan keputusan yang telah diambil," demikian Habib, panggilan Akoebakar
[ysa]
BERITA TERKAIT: