Kalau Pemerintah SBY Ngotot Naikkan BBM, Jangan Salahkan kalau Rakyat Cabut Mandat

SBY, Jangan Jadikan TNI alat Kekuasaan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Minggu, 25 Maret 2012, 20:34 WIB

Kalau Pemerintah SBY Ngotot Naikkan BBM, Jangan Salahkan kalau Rakyat Cabut Mandat

sby/ist

RMOL. Pengurus Besar (PB) Pergerakan Islam Indonesia (PMII) melihat pemerintah SBY-Boediono semakin panik dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang terus mengalir menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini ditandai dengan diikutsertakannya tentara dalam pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.

"Ini adalah salah satu kepanikan SBY, padahal kita hanya menentang kebijakan SBY untuk menaikkan harga BBM," kata Sekjen PB PMII Ahmad Jabidin Ritonga, di Kantor PB PMII Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (25/3).

Jabidi juga melihat, saat ini belum tepat menyertakan tentara untuk mengamankan demonstrasi.

"Sebenarnya apa alasan pemerintah mengikutsertakan tentara? Semestinya yang penting, TNI jangan dijadikan alat politik penguasa. Jangan adu kami dengan pihak keamanan. Jelas pemerintah sudah memperkeruh suasana," tegasnya

Pihaknya pun menegaskan, apa yang dilakukan gerakan mahasiswa hanyalah mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Kalau pemerintah tetap ngotot, maka jangan salahkan rakyat mencabut mandat yang diberikan," paparnya lagi. [arp]