"Pemerintah harus meniru langkah tegas Australia yang akan melawan segala bentuk kampanye negatif Greenpeace di bidang ekonomi. Kita harus ingat sudah banyak negara yang menolak kehadiran Greenpeace seperti Cina, dan Kanada. Pemerintah Indonesia sudah berani tegas, SBY sendiri sudah memberi warning keras kok," ujar Viva di Jakarta, Minggu pagi (18/3).
Kampanye Greenpeace yang dibungkus dengan misi lingkungan di Indonesia sangat mencurigakan dan mendikte pemerintah. Tidak heran banyak kalangan menilai LSM yang bermarkas di Belanda itu merupakan kaki tangan asing yang sengaja disusupkan dengan tameng penyelamatan lingkungan.
"Dalam persaingan global sangat mungkin menjadi motif masuknya Greenpeace untuk merontokkan perekonomian Indonesia. Apalagi, data lingkungan yang dirilis Greenpeace sering ngawur karena bukan berdasarkan hasil penelitian," tegasnya.
Pemerintah Australia seperti dilansir koran
The Australian memberitakan, Menteri Keuangan Australia, Wayne Swan, bersumpah melawan aktivis anti-batubara yang digalang Greenpeace dengan sekuat tenaga, seperti saat dia melawan tokoh anti pertambangan sebelumnya. Dia menegaskan, aksi aktivis anti lingkungan itu tidak masuk akal dan tidak bertanggungjawab.
Swan merasa terganggu dengan laporan yang menyebutkan para aktivis tersebut membutuhkan dana sebesar 6 juta dolar AS yang akan digunakan untuk mengganggu dan menunda proyek batubara dan infrastruktur.
"Hal itu sangat tidak bertanggungjawab. Industri batubara merupakan bagian penting bagi ekonomi nasional, dan juga salah satu dari sumber energi, termasuk bagi kepentingan ekonomi dunia," tambah Swan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson juga memperingatkan Greenpeace Cs untuk menghentikan kampanyenya. Menurut dia, tuntutan Greenpeace sangat tidak masuk akal karena jika pertambangan batubara dihentikan itu sama saja menciptakan kelaparan massal.
Viva Yoga yang juga anggota Komisi IV DPR RI ini tidak menampik dugaan Greenpeace masuk dalam kategori terorisme ekonomi yang dibungkus dengan agenda penyelamatan lingkungan (
green terrorism). Kecurigaan ini semakin menguat lantaran Greenpeace sering merilis data tetapi tidak bersedia membandingkan data tersebut dengan data milik pemerintah.
"Karena tidak obyektif, kami (Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan) tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan," tegas anggota Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan ini.
Beberapa tudingan yang sering dilontarkan Greenpeace antara lain kampanye hitam yang menuding perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan. Akibat kampanye ini, Amerika Serikat dan Eropa menolak produk crude palm oil (CPO) Indonesia. Tudingan Greenpeace lainnya adalah penggunaan kayu ramin sebagai bahan baku pembuat kertas di perusahaan pulp and paper.
Tak hanya itu, Greenpeace juga menyeret-nyeret Palang Merah Internasional (The International Committee of the Red Cross/ICRC) ikut menikmati dana haram asal perusahaan lotere/judi di Belanda.
[dem]
BERITA TERKAIT: