Di Ibukota Ada 2.500 Sekolah Rusak

RMOL. Pelaksanaan pendidikan di DKI Jakarta sepertinya tidak bisa lagi jadi contoh yang baik bagi provinsi lain. Kasus 2.531 gedung sekolah rusak di wilayah DKI Jakarta dinilai sebagai awal buruk bagi dunia pendidikan. Hal tersebut diyakini membuat pendidikan di ibu kota semakin melorot.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Ja­karta Jhonny Simanjuntak. Me­nurutnya, di kota metropolitan seperti Jakarta, gedung sekolah de­ngan kondisi rusak berat se­harusnya tidak lagi ditemukan. Alasannya, Jakarta me­rupakan ibu kota negara yang dekat deng­an pusat kekuasaan.

Jhonny mengungkapkan, sa­rana dan prasarana di Jakarta belum semuanya dalam kondisi baik. “Orang di daerah lain kan ba­nyak berkaca ke Jakarta. Jika Jakarta tertinggal dibanding provinsi lain, ini sangat tidak lucu. Bukan tidak mungkin ini menjadi preseden buruk terhadap dunia pendidikan secara umum,” kata Jhonny.

Politisi PDI Perjuangan ini me­nambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus belajar pada Kuala Lumpur da­lam pengelolaan pendidikan. Di negara tersebut, pembangunan sa­rana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas.

“Pendidikan ini dianggap sum­ber pembangunan daerah dan ne­gara. Bila kurang maksimal, output pendidikan tidak tercapai terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Sebenarnya, ungkap Jhonny, nilai APBD DKI Jakarta 2012 se­banyak Rp 36 triliun meru­pakan yang paling besar dibanding pro­vinsi lainnya. Untuk itu, dia men­dorong agar alokasi anggaran un­tuk bidang pendidikan diting­katkan.

Jhonny mengungkapkan, sela­ma ini anggaran pendidikan 20 persen banyak tersedot pada gaji guru. “Jumlah gedung sekolah di Jakarta cukup banyak. Bahkan tidak sedikit juga gedung itu kondisinya sangat elit. Tapi tidak kalah banyak juga gedung sekolah dalam kondisi mem­prihatinkan,” terangnya.

Berkaitan hal ini, anggota Ko­misi E lainnya Iman Satria me­minta Pemprov DKI merespon cepat kasus sekolah rusak ini. Me­nurut dia, persoalan gedung se­kolah ini menjadi tanggung ja­wab pemprov memperbaikinya.

Sedangkan anggota Komisi E lainnya Firmansyah menilai, ba­nyaknya sekolah rusak itu tidak terlepas dari kualitas pengerjaan pro­yek.

“Bagi sekolah yang pernah direhab beberapa tahun lalu dan ternyata ada yang roboh, mesti dipertanyakan bagaimana kinerja kontraktornya,” katanya.

Firman mengakui, sejumlah gedung sekolah sudah berusia puluhan tahun. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus mempercepat proses per­baikan sekolah yang dibangun sejak 1970 hingga 1980.  

“Tidak etis kiranya bangunan sekolah di ibu kota ini yang ber­usia puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal, APBD DKI Jakarta tetap menganggarkan dana untuk pendidikan. Dalam item pendidikan itu termasuk ju­ga perbaikan bangunan sekolah,” terangnya.

Firman menyebutkan, tahun ini ada pengalokasian anggaran untuk rehab total 22 bangunan sekolah. Anggaran untuk rehab total itu sebanyak Rp 227,9 miliar. Selain itu, ada pula 60 ke­giatan penyelesaian rehab total de­ngan anggaran Rp 112,97 miliar. Rehab berat 11 kegiatan di tingkat Sudin Dikdas dan Dik­men 360 kegiatan dengan ang­garan Rp 427,32 miliar.