Sementara itu, ada 3 BUMN lainnya yang sudah disiapkan Pemerintah untuk di-IPO-kan (
go public atau penawaran umum - red.) yakni: PT Krakatau Wajatama (anak perusahaan PT KS); PT Pertamina Hulu Energi (anak perusahaan PT Pertamina) dan PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN). Namun begitu, sebelum lebih jauh melakukan privatisasi, Kementerian BUMN harus melakukan audit kinerja terhadap bawahannya, khususnya di bidang privatisasi.
"Sebab, diduga sejak tahun 2004 saat IPO mulai pertama kali diprogramkan, bidang privatisasi sangat dominan mempengaruhi akhir dari IPO itu sendiri," kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dalam keterangan pers yang diterima
Rakyat Merdeka Online, Jumat (13/1).
Iskandar kemudian menyebut tiga orang yang kerap menjadi mafia dalam program privatisasi BUMN. Ketiganya bisa mengubah kebijakan terkait IPO. Walaupun IPO sudah ditentukan oleh Kementerian, namun ternyata mereka bertiga bisa menentukan lain dari yang ditentukan Kementerian.
"Mereka adalah MY, PD dan DT," tegas Iskandar.
Oleh karenanya, untuk menghindarkan semakin banyak kerugian Negara dan menimbulkan dampak negatif pasar kepada kinerja Pemerintah, maka kami mendesak agar Menteri BUMN Dahlan Iskan terlebih dahulu menuntaskan permainan kotor anak buahnya dibidang privatisasi Kementeriannya sebelum dia mengurusi IPO BUMN.
[dem]
BERITA TERKAIT: