Mahasiswa Tuntut Kembali ke UUD 45 Asli atau SBY Tumbang

"Isunya, kembali ke UUD 45 asli, atau SBY-Boediono turun," tegas Humas Aksi, Laradieno, aktivis Universitas Bung Karno ketika dihubungi sesaat lalu.

Menurutnya, kebijakan mengamandemen atau merevisi UUD 45 setelah reformasi 1998 bergulir malah membawa bangsa Indonesia ke lubang kebodohan dan kemiskinan, serta pengkhianatan pada pasal 33 UUD 45 yang bunyinya "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

"Itu landasan berpikir kami, dan alasan kami bergerak," ucapnya.

Kasus-kasus konflik tanah dan pertambangan, yang mengakibatkan perlawanan rakyat berujung bentrokan dengan aparat negara yang dibayar pemodal, disebutnya sebagai dampak paling telanjang dari perubahan UUD 45.

"Di Mesuji, Bima, Riau dan banyak lagi kasus yang tersembunyi. Kedaulatan rakyat dilanggar kekuasaan modal karena amandemen," tegasnya.

Kampus-kampus yang ikut dalam aksi nanti terdiri dari Universitas Bung Karno, Moestopo, UPN Veteran, Universitas Nasional, Universitas Negeri Jakarta, Ibnu Chaldun, BSI, STIMA Kosgoro, Universitas Al Aqidah, Universitas Islam Jakarta, dan Organisasi Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi.

"Kita tidak lagi bicara reformasi, tapi revolusi. Sebab dari empat segi, hukum sosial politik dan budaya, kepemimpinan bangsa ini sudah gagal," ucapnya lagi.

Dia mengatakan, aktivis mahasiswa saat ini belajar dari kegagalan gerakan mahasiswa taun 1998 yang minus konsep perubahan setelah Orde Baru tumbang. Yang hasilnya, elit-elit politik menjadi pembajak reformasi dan partai politik berkuasa di ranah demokrasi.

"Sementara, rakyat lagi-lagi cuma jadi korban kebohongan dan penindasan. Kami belajar dari 98," tandasnya. 

Sementara itu, beda dengan suara mahasiswa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang paling getol mewacanakan penyempurnaan UUD 1945. Amandemen kelima UUD 1945 yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengerucut pada penataan kembali sistem ketatanegaraan, meliputi semua cabang kekuasaan secara komprehensif. Tujuannya untuk menjamin aturan bertatanegara di masa yang akan datang menjadi lebih ideal.

Presiden SBY sejak menjabat periode pertamanya, setidaknya dua kali menyatakan bahwa konstitusi bukan sesuatu yang perlu disakralkan. Pertama saat Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 16 Agustus 2007.

Demikian pula, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan DPD di akhir November 2009.

''Tidak perlu sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi termasuk UUD. UUD bukan kitab suci,'' ujarnya di Jakarta.[ald]