"Bukan kali ini saja polisi gagal menjadi pengaman dan pengayom warga. Artinya, tujuan polisi dikeluarkan dari institusi militer agar lebih merakyat, belum tercapai," tegas Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi siang ini (Senin, 26/12).
Menurutnya, atas rangkaian aksi kekerasan Polri itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus bertanggung jawab. Minimal, Kapolri memberikan sanksi kepada jajarannya yang terbukti lalai sehingga terjadi kerusuhan. Agar tak kembali terjadi peristiwa sejenis, PPP meminta polisi mengedepankan langkah persuasif dalam menyelesaikan persoalan.
"Janganlah mengedepankan tindakan represif. Tidak ada salahnya polri mengintensifkan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat," pinta anggota Komisi V DPR ini.
Politisi muda ini mengingatkan, polisi itu dibayar menggunakan uang rakyat. Jadi tidak logis kalau polisi justru menghajar rakyat. Karena, PPP meminta Komnas HAM turun ke Bima untuk menginvestigasi kasus kekerasan tersebut. "Investigasi dari Komnas HAM akan ketahuan seperti apa kekerasan itu bisa terjadi," tandasnya.
[zul]
.jpg)
BERITA TERKAIT: