Tindakan aparat "membunuh" warga yang menolak keberadaan penambangan emas oleh PT Sumber Mineral Nusantara, perusahaan asal Australia, mencerminkan tirani dan arogansi kekuasaan dari negara dan aparat negara yang tidak melindungi rakyatnya.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam keterangan resminya kepada
Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 24/12).
Din menegaskan, insiden Bima berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha.
Seyogyanya, sambung Din, aspirasi rakyat diperhatikan dan dipertimbangkan melalui dialog-dialog intensif-persuasif.
"Tindakan itu merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses melalui jalur hukum secara berkeadilan," imbuh Din.
Terakhir, Din mendesak Presiden SBY untuk tidak tinggal diam. Sementara Kapolri Jenderal Timur Pradopo dimintanya untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut.
[dem]
BERITA TERKAIT: