30 Persen Makanan Berbahaya, BPOM Gandeng Ritel

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Senin, 19 Desember 2011, 19:29 WIB

30 Persen Makanan Berbahaya, BPOM Gandeng Ritel

Kustantiniah/ist

RMOL. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan saat ini masih banyak ditemukan beredarnya makanan yang tidak aman dan bermutu di masyarakat.

Kepala BPOM Kustantiniah mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya selama 2011 sebanyak 30 persen makanan yang berbahaya. Kendati begitu, menurutnya, angka tersebut mengalami penurunan dibanding 2010.

"Pada 2010 peredarana makanan berbahaya dan sudah kadaluarsa mencapai angka 44 persen," ujarnya dalam seminar bertajuk "Keamanan dan Mutu Pangan di Indonesia" di Hotel Arya Duta, Jakarta (Senin, 19/12).

Kustaningsiah mengatakan, tidak mudah secara langsung menghentikan peredaran makanan berbahaya di masyarakat. Karena itu, pihaknya menargetkan setiap tahun jumlahnya berkurang 10-15 persen.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya akan meningkatkan pengawasan peredaran makanan yang berbahaya dan kadaluarsa selama Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, saat itu jumlahnya akan meningkat.

Untuk melakukan pengawasannya, kata dia, pihaknya bekerjasama dengan ritel. Menurutnya, ritel merupakan frontline dalam rantai pangan sebelum sampai kepada konsumen. Dia menambahkan, pihaknya akan mencabut izin dan memberikan sanksi kepada produsen dan pihak-pihak yang terbukti memproduksi dan menyebarkan makanan yang berbahaya dan kadaluarasa.

Di tempat yang sama, Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia Mirma Fadjarwarti Malik mengatakan, pihaknya akan mengawal kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan keamanan makanan. "Kami akan menerapkan sistem good ritel practice (GRP)" katanya.

Menurutnya, dengan sistem ini pemerintah bisa mengetahui, jika makanan yang beredar sudah sesuai dengan spesifikasi dan regulasi. Sehingga, aman untuk dimakan. Selain itu, sistem ini juga bisa memastikan jika produksi makanan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang ditetapkan. Pengurus Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Flora Chrisantie mengatakan, pihaknya meminta adanya pedoman dan aturan yang sama soal pengawasan mutu makanan.

Menurutnya, jika aturan itu berbeda-beda maka akan sulit untuk melakukan pengawasan dari hulu ke hilirnya. "Pedoman itu sangat penting bagi kami, apalagi anggota kami saat ini sudah mencapai 200 anggota," tandasnya. [dem]