Dengan begitu, spekulasi-spekulasi dan suara-suara miring terhadap DPR akibat tuduhan Nazaruddin bisa teruji kebenarannya.
"Hal terbesar dari kasus Nazaruddin adalah bagaimana mengungkap mafia anggaran di DPR. Ini momentum bagi KPK, agar secepatnya membawa kasusnya ke pengadilan," kata Didi di salah satu stasiun televisi swasta nasional, beberapa waktu lalu (Sabtu malam, 5/11).
Didi sendiri kembali menegaskan, masalah mafia anggaran DPR tak hanya melibatkan satu parpol saja, misalnya Partai Demokrat. Tapi prakteknya dilakukan oleh lintas parpol.
"Itu pasti dilakukan bersama-sama, keputusannya berjamaah. Tak mungkin dilakukan sendiri, apalagi hanya partai yang kekuatannya di DPR cuma beberapa persen saja. Pasti harus di atas 50 persen," tandasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: