Politisi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi VII DPR, Sohibul Iman, menegaskan perlunya penyelesaian sampai ke akar masalah. Apalagi, hingga saat ini status force majeure sudah diberlakukan oleh PT Freeport-McMorans sejak 22 Oktober lalu.
"Sebagai perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang sedang dalam proses renegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait kontrak karya pertambangan, ini jelas akan merusak proses renegosiasi yang sedang digodok bersama DPR,†ujarnya kepada wartawan, Kamis (3/11).
Dia menyatakan mendukung sikap pemerintah terkait penetapan tarif royalti pertambangan sesuai PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disitu disebutkan bahwa tarif royalti untuk jenis komoditas tambang tembaga adalah 4 persen dari harga jual per ton dan untuk komoditas tambang emas adalah 3,75 persen dari harga jual per ton.
"Dengan royalti sekarang dimana Freeport hanya menyetor 1 persen jelas sangat merugikan negara,†tambahnya.
Sohibul juga mengungkapkan hitung-hitungan jumlah kehilangan PNBP bila tarif royalti Kontrak Karya tersebut tidak sesuai dengan PP 45/2003. Dia jabarkan, bila sesuai kontrak dengan Freeport, PNBP berjumlah Rp 1,65 triliun (dengan kurs US$ 1 = Rp 8.950). Namun bila pemerintah menerapkan PP 45/2003, pendapatan negara untuk tambang Freeport ini mencapai Rp 2,48 triliun.
"Yang mengherankan adalah kisruh Papua terjadi ketika proses renegosiasi sedang berlangsung, dan pada saat yang sama PT Freeport menjadi salah satu perusahaan pertambangan yang menolak seluruh klausul renegosiasi," katanya.
Dengan adanya dugaan kepentingan asing yang bermain, Sohibul semakin menegaskan pentingnya peran Pemerintah khususnya kementerian ESDM untuk tetap konsisten memperjuangkan hak-hak negara yang hilang.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: