"Komersialisasi tersebut tidak diimbangi dengan penamanan lahan untuk kebutuhan umum dan kelompok masyarakat menegah ke bawah. Sejak tahun 80-an Jakarta memang sudah menuju kota rakus dan tidak ramah dengan masyarakat menengah kebawah," kata pengamat kebijakan publik, Andrinof A Chaniago, dalam diskusi bertajuk "
Quo Vadis Jakarta" di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta (Minggu, 30/10).
Menurut Andrinof, pembangunan di Jakarta tidak pernah berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan justru pembangunan Jakarta mengesampingkan hak-hak publik demi peningkatan pendapatan pemerintah, swasta, dan kantong pribadi oknum pejabat.
Sejak tahun 1990-an, lanjut Andrinof, pemerintah membiarkan ruang publik dikuasai oleh swasta. Struktur ekonomi yang terbentuk dan pembodohan yang dilakukan oleh pelaku bisnis properti pun membuat pola penyebaran penduduk di Jabodetabek semakin tidak sehat. Sementara arus lalulintas orang dan barang sehari-hari semakin tidak efisien.
"Rakyat di lapisan menengah bawah menjadi pihak yang selalu ditimpa masalah baru dalam setiap kebijakan pembangunan," demikian Andrinof.
[ysa]
.jpg)
BERITA TERKAIT: