Cicip menyatakan tidak ingin berspekulasi mengenai isu reshuffle dan menyerahkannya kepada presiden, sesuai sikap partai.
"Kami di Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Presiden. Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden,†kata Cicip, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/10).
Cicip cuma memastikan bahwa Partai Golkar akan tetap fokus menjalankan program pembangunan ekonomi nasional, siapapun kader yang diminta Presiden membantu di pemerintahan.
Alih-alih memikirkan reshuffle, dia mengaku lebih tertarik bicara soal pembangunan di desa. Menurutnya, pembangunan desa tidak berorientasi pada pemberdayaan kapasitas masyarakat desa, walaupun menyediakan lapangan kerja.
"Yang terjadi sekarang masyarakat desa semakin terpojok secara perekonomian dan tergeser secara sosial. Perlu segera diupayakan perubahan yang drastis. Kami yakin pemerintah bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mengubah postur APBN yang lebih pro desa," tegas Sharif.
Menurut mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini, postur
APBN saat ini hampir tidak menyediakan ruang sama sekali untuk pembangunan
desa. Dari sekitar Rp 1.229 triliun APBN 2011 saat ini, hampir 80 persen anggaran
berakhirnya di kota besar dan Ibukota propinsi. Padahal 65 persen dari total angka kemiskinan nasional adanya di desa.
"Ada
mismatch yang sangat besar dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran," tandasnya.
[ald]
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: